Pemerintah Pekon Waluyojati Gelar Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP-Pekon Tahun Anggaran 2027

Pekon Waluyojati, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu – Pemerintah Pekon Waluyojati akan menggelar Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Pekon RKP-Pekon untuk Tahun Anggaran 2027. 

‎

‎Musyawarah direncanakan dilaksanakan di Aula Pekon Waluyojati. Kegiatan ini menjadi tahapan awal perencanaan pembangunan desa agar program 2027 lebih terarah, partisipatif, dan sesuai kebutuhan warga.

‎

‎Kepala Pekon Waluyojati Gunawan menyampaikan, RKP-Pekon adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, dan anggaran desa. “Kami ingin RKP 2027 disusun dari bawah. Aspirasi dusun sampai RT harus masuk, supaya pembangunannya tepat sasaran,” ujarnya.

‎

‎Musyawarah ini akan melibatkan unsur pemerintahan dan masyarakat secara luas. Peserta yang diundang antara lain: 

‎1. *Ketua dan Anggota BHP* Pekon Waluyojati 

‎2. Bhabinkamtibmas dan Babinsa

‎3. Pendamping Desa

‎4. Kepala Dusun Se-Waluyojati

‎5. Ketua PKK Pekon Waluyojati 

‎6. Karang Taruna

‎7. Ketua LPM

‎8. Kader Pembangunan Manusia KPM

‎9. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda

‎

‎Pendamping Desa menegaskan pentingnya musyawarah ini sebagai dasar hukum penyusunan APB-Pekon 2027. “Tim Penyusun RKP nanti bertugas merumuskan arah kebijakan, program prioritas, dan rencana kegiatan selama 1 tahun anggaran. Karena itu keterwakilan semua elemen harus ada,” jelasnya.

‎

‎Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga akan dilibatkan untuk memastikan program desa selaras dengan upaya menjaga keamanan dan ketahanan wilayah. Sementara unsur PKK, Karang Taruna, LPM, dan KPM diharapkan membawa aspirasi perempuan, pemuda, dan isu pembangunan sumber daya manusia.

‎

‎Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan memberi masukan terkait nilai kebersamaan dan kearifan lokal agar program desa tidak hanya fisik, tetapi juga memperkuat karakter warga.

‎

‎Dengan terbentuknya Tim Penyusun RKP-Pekon 2027, Pemerintah Pekon Waluyojati menargetkan perencanaan desa lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.